Me-revisi UU ttg poligami?

Mengapa reaksi keras datang segera setelah pemerintah akan me-revisi undang-undang itu? Sekarang sebaiknya dilihat darimana usulan revisi undang-undang itu. Usulan itu berasal dari menteri pemberdayaan wanita. Harusnya sudah jelas bahwa disini sisi wanita yang dibela, harkat dan martabat wanita serta menghindari terjadinya penganiyaan psikis.

Mengapa tidak ada reaksi positif dari pada ibu2? Setujukah mereka dengan maraknya poligami saat ini? Atau mereka tak berani bersuara?

Seorang istri kadangkala terpaksa setuju dengan adanya poligami, dengan alasan:
- tidak punya uang, tergantung pada suami, sehingga takut diceraikan jika tidak setuju suaminya menikah kembali.
- Daripada suaminya berselingkuh dan berbohong
- Karena status, masih ingin menjadi istri (pertama) dari suaminya, daripada menjanda.
- Belajar sabar dan percaya pada janji masuk surga.

Sebenarnya apapun alasan dari para istri yang setuju-setuju aja menghadapi suami yang berpoligami adalah hal wajar. Itulah pilihan hidup. Hanya saja pemerintah berniat memberikan perlindungan pada wanita yang menjadi “korban” poligami. Karena tidak menjamin bahwa dengan berpoligami seorang suami dapat bersifat adil dan memberikan nafkah lahir batin ke seluruh istri dan anaknya.

Masalahnya, apakah para istri “korban” poligami tadi mengerti dimana untuk menuntut hak dan melaporkan terhadap kasus-kasus KDRT, dimana kekerasan tidak hanya kekerasan fisik tapi juga mental dan penelantaran.

Mengapa tidak dinilai dari sisi itu? Revisi dan penegasan kembali undang-undang itu penting untuk supaya para suami tidak semena-mena pada keluarga apalagi setelah berpoligami.

Mengapa undang-undang itu diperluas kepada seluruh pejabat non pns juga? Seharusnya ini diterapkan ke semua pihak yang menjadi atau mempunyai kans untuk menjadi public figure. Karena masyarakat Indonesia masih melihat figure seseorang menjadi sebuah yang ideal termasuk apapun yang dilakukan public figure tersebut.